KrisisBBM di antara Subsidi dan Dilema Anggaran, Jurnal Widya Ekonomika, No. 2 Tahun VII Juli Desember 2005, Kopertis Wilayah III, Jakarta Politik Adu Domba. Tahun ini puncak pesta demokrasi itu akan dilaksanakan besok, 9 April 2014, yaitu dengan melakukan pemungutan suara di ratusan ribu tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di
Memahami Politik Adu Domba di Indonesia – Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati lainnya. Tak sedikit dari negara penjajah merampas, dan menaklukan Indonesia. Guna memperoleh sumberdaya alamnya yang begitu banyak. Hingga akhirnya membuat negara Indonesia dijajah oleh bangsa lain. Negara itu menggunakan Politik adu domba atau juga disebut politik pecah belah, memiliki sebuah istilah yang dinamakan dengan devide et Impera. Berarti bahwa terjadinya perpaduan antara strategi politik, ekonomi, dan militer yang mempunyai tujuan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan melalui pemecahan kelompok besar menjadi kelompok kecil agar mudah untuk ditaklukkannya. Berdasarkan konteks lain, politik pecah belah, berarti bahwa mencegah kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat lagi. Negara-negara kolonial yang menjajah Indonesia yaitu Belanda, Spanyol, Portugis, Perancis, dan Inggris. Guna mengetahui penjelasan selengkapnya mengenai politik adu domba di Indonesia mari simak penjelasan berikut. Terdapat beberapa penjelasan mengenai pengertian politik adu domba, asal usul politik adu domba, dan upaya-upaya yang dilakukan dalam politik adu domba. Pengertian Politik Adu DombaAsal Usul Politik Adu DombaUpaya-upaya Dalam Politik Adu Domba1. Menjadi Teman dan Menciptakan musuh2. Manajemen isu3. Bermain di dua sisi4. Merekrut pemimpin lokal5. Mengatur terjadinya perang saudara Pengertian Politik Adu Domba Menurut harfiah kata Devide et Impera bisa diartikan menjadi kata pecah, dan berkuasa. Strategi itu diperkenalkan oleh seorang bernama Julius Cesar guna sebagai upaya dalam membangun kekaisaran Romawi. Devide et Impera atau politik adu domba adalah strategi politik, militer, dan ekonomi dengan caraa memunculkan perpecahan pada suatu daerah agar dapat mudah untuk mereka kuasainya. Tak hanya itu aja pada konteks lain, Devide et Impera juga memiliki arti untuk mencegah kelompok-kelompok kecil bersatu guna berubah menjadi kelompok-kelompok besar yang memiliki kekuatan lebih kuat lagi. Namun, dengan seiring berjalannya waktu istilah Devide et Impera mulai dikenal menjadi politik adu domba atau politik pecah belah. Politik Devide et Impera di kawasan Nusantara, Terutamanya di wilayah Indonesia pertama kali dipopulerkan oleh Belanda lewat VOC atau disebut juga Vereenigde Oostindische Compagnie. Selain monopoli yang merupakan salah satu siasat yang dilakukan oleh VOC guna menaklukan Nusantara yaitu Devide et Impera. Politik adu domba ini juga dijadikan sebagai suatu kebiasaan bagi VOC guna melakukan hal politik, ekonomi, dan juga militernya. Orientasinya yaitu mencari sebuah keuntungan dengan sebanyak-banyaknya dengan cara menaklukkan raja-raja yang berada di wilayah Nusantara. Itulah sedikit ulasan tentang pengertian politik adu domba. Nah untuk mengetahui lebih lengkapnya. Mari simak pembahasan berikut ini mengenai asal usul politik adu domba. Asal Usul Politik Adu Domba Mulanya, politik adu domba adalah strategi atau upaya perang yang telah diterapkan oleh berbagai bangsa kolonialis di abad ke 15. Negara-negara yang terlibat diantaranya yaitu Belanda, Spanyol, Portugis, Perancis, dan Inggris. Bangsa kolonialis tersebut, melakukan sebuah ekspansi dan penaklukan itu dengan tujuan untuk mencari sumber kekayaan alam pada bangsa lainnya, khususnya yang berada di daerah tropis. Namun, seiring berjalannya waktu metode untuk melakukan penaklukan tersebut mengalami perkembangan. Sehingga politik pecah belah tak lagi hanya sekedar menjadi strategi perang akan tetapi sebagai strategi politik. Penjajah kolonial Belanda memiliki strategi politik pecah belah yang digunakan untuk menggagalkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI pasca kemerdekaan Indonesia 1945. Politik pecah belah adalah pertengkaran yang digunakan untuk bertujuan memecah belah suatu bangsa agar dapat mentaklukkan wilayah atau daerah yang bertujuan untuk mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah belah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil agar mudah untuk dikuasai. Belanda membentuk negara boneka pada tahun 1947-1948 yang meliputi lima negara boneka, antara lain Negara Indonesia Timur sekarang Papua, Negara Sumatera Timur, Negara Madura, Negara Pasundan, Negara Sumatera Selatan dan Negara Jawa Timur. Tujuan belanda membentuk negara boneka untuk menjanjikan kemerdekaan pada negara-negara tersebut. Sejarah awal terjadinya suatu Perang Dunia II tersebut, bertepatan pada tanggal 6 dan 8 Agustus 1945. Pada saat itu Jepang telah mengaku kalah dari tentara sekutu dengan pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki. Pada tanggal 14 Agustus 1945, akhirnya Jepang menyerah pada sekutu dan kemudian para sekutu memerintahkan Jepang untuk melaksanakan status quo. Status quo memiliki arti bahwa kondisi untuk tetap menjaga situasi dan kondisi sebagaimana adanya pada saat itu sampai kedatangan tentara sekutu ke Indonesia. Pada tanggal 16 September 1945 di Tanjung Priok terdapat rombongan Belanda dan perwakilan sekutu yang sedang berlabuh. Kehadiran tentara sekutu tersebut, didampingi Netherland Indies Civil Administration – pemerintahan sipil Hindia Belanda NICA yang dipimpin oleh Dr. Hubertus J van Mook. Pertemuan tersebut membuka perundingan atas dasar pidato siaran radio Ratu Wilhelmina tahun 1942 yang membahas mengenai staatkundige concept atau disebut juga dengan konsepsi kenegaraan. Kekalahan Jepang mengakibatkan terjadinya kekosongan pemerintahan yang berkuasa di Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945 para pemuda Golongan Muda membuat strategi dengan melakukan penculikan terhadap Soekarno-Hatta yang kemudian membawa keduanya ke Rengasdengklok Peristiwa tersebut merupakan penculikan terhadap dua bapak proklamator Republik Indonesia Soekarno-Hatta ke Karawang, Jawa Barat yang bertujuan untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut bertolak belakang dengan Belanda yang menolak akan kemerdekaan Indonesia 1945, karena Belanda ingin kembali berkuasa. Hal tersebut yang mengawali terjadinya agresi militer I 1947 dan agresi militer II 1948. Agresi Belanda I dan II, terjadi Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Belanda masih kokoh untuk meminta pengembalian semua wilayah bekas jajahan Belanda yang masih menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Dengan merdekanya negara Indonesia membuat negara tersebut menjadi negara berdaulat. Serta membuat Indonesia harus melawan Belanda untuk mempertahankan teritori yang sudah dideklarasikan dari Sabang sampai Merauke. Sementara itu pada Perjanjian Linggarjati Pada tahun 1946, terjadi suatu perjanjian yang bernama Perjanjian Linggarjati di Linggarjati, Jawa Barat yang dihadiri oleh pihak Indonesia yaitu Sultan Syahrir dan pihak Belanda diwakili oleh Wim Schermerhorn. Perjanjian tersebut menghasilkan resolusi yang melemahkan Indonesia secara de Facto yang hanya mengakui Jawa, Sumatera dan Madura sebagai bagian dari negara Indonesia. Hingga akhirnya terjadilah suatu Agresi Militer Belanda I pada tahun 1947. Pada perundingan perjanjian linggarjati pihak Belanda dari Wakil Gubernur Jenderal Belanda Johannes van Mook menegaskan bahwa hasil perundingan tersebut tidak berlaku lagi, menegaskan tersebut terjadi pada tanggal 21 Juli 1947. Pihak Belanda akan memulai operasi militer Agresi Militer Belanda I yang berlangsung sampai 5 Agustus 1947. Operasi militer tersebut bernama Aksi Polisionil dan menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negeri. Pembentukan agresi Belanda bertujuan untuk merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam terutama pada minyak. Sedangkan Perjanjian Renville 1948 terjadi akibat tindakan Belanda yang membentuk agresi militer I akhirnya pihak Amerika Serikat turun tangan untuk menetralkan situasi dengan menjadi penengah antara Indonesia dan Belanda. Oleh sebab itu kedua belah pihak menandatangani perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang sedang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Hasil perundingan dari perjanjian renville 1948 adalah Indonesia berhasil memaksakan gencatan senjata tapi kehilangan sebagian wilayahnya, sedangkan untuk Belanda hanya mengakui kedaulatan Republik Indonesia RI di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Sumatera serta meminta Tentara Negara Indonesia TNI menarik pasukannya dari wilayah pendudukan. Setelah itu, terjadilah suatu Agresi Militer Belanda II pada tahun 1948. Pada saat itu Belanda melakukan pemberontakan pada tanggal 19 Desember 1948 terhadap isi perjanjian renville dan melanggar gencatan senjata. Belanda melakukan penyerangan dengan mengerahkan pasukannya yang kemudian menyerang ibu kota Indonesia yang pada saat itu di Yogyakarta. Selain itu Belanda melakukan penangkapan beberapa tokoh Indonesia antara lain Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Kemudian, terbentuklah Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Ketika itu Amerika Serikat melakukan perundingan Konferensi Meja Bundar KMB dengan menekan Belanda dan Indonesia di Den Haag pada tanggal 2 November 1949. Perundingan tersebut membahas terkait pengembalian seluruh wilayah jajahan Belanda kepada Indonesia termasuk Papua didalamnya. Hasil perjanjian ini menyatakan bahwa Belanda menyetujui untuk mentransfer kedaulatan politik mereka atas seluruh wilayah bekas Hindia Belanda menjadi Indonesia. Wilayah Papua Barat merupakan satu-satu bagian wilayah yang tidak dipindahkan ke Indonesia, tetapi akan dibahas kembali setelah setahun kemudian pada tahun 1950. Hingga akhirnya Negara bagian Indonesia Timur atau yang tepatnya berada di daerah Papua wilayah Indonesia pada tahun 1947 hingga 1948 mengakibatkan Belanda menguasai Indonesia dengan mudah dan membagi-bagi menjadi kelompok kecil dengan total 6 bagian negara antara lain Negara Indonesia Timur sekarang Papua, Negara Sumatera Timur, Negara Madura, Negara Pasundan, Negara Sumatera Selatan dan Negara Jawa Timur. Negara bagian Papua masih belum dikembalikan oleh Belanda hingga tahun 1961 yang seharusnya Belanda harus mengembalikan Papua menjadi bagian wilayah dari Indonesia yang sesuai dengan hasil perundingan hasil Konferensi Meja Bundar KMB di Den Haag, Belanda yang dibahas satu tahun kemudian pada tahun 1950. Alasan Belanda masih menjadikan wilayah Papua menjadi miliknya karena Belanda masih mau mempertahankan pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik dan untuk memperkuat basis ekonominya di wilayah Papua. Tindakan tersebut membuat Belanda untuk mendirikan negara boneka Papua. Pada tanggal 19 Oktober 1961 Belanda memulai dengan membentuk komite bernama New Guinea Council . Komite tersebut bertugas untuk merancang Manifesto untuk Kemerdekaan dan Pemerintahan Mandiri, bendera nasional atau disebut juga Bendera Bintang Kejora, cap negara, memilih lagu kebangsaan yaitu Hai Tanahku Papua dan meminta masyarakat untuk dikenal sebagai orang Papua. Pada tanggal 18 November 1961 Belanda mengakui bendera dan lagu kebangsaan Papua dan peraturan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1961. Selain itu pada tahun 1961 Belanda mendirikan pasukan Papoea Vrijwilligers Korps atau Korps Relawan Papua PVK dan tentara buatan Belanda yang terdiri dari pribumi Papua. Oleh sebab itu, terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan oleh bangsa kolonial. Beberapa hal tersebut meliputi teknik dalam politik pecah belah, dan juga upaya-upaya dalam politik adu domba. Nah, untuk mengetahuinya lebih jelasnya kamu dapat memperhatikan penjelasan di bawah ini. Upaya-upaya Dalam Politik Adu Domba Didalam melakukan politik pecah belah ini terdapat beberapa unsur yang dijadikan sebagai teknik pada politik adu domba. Apa saja tekniknya? Berikut adalah unsur-unsur yang menjadi teknik dalam politik pecah belah antara lain Mendorong, dan menciptakan sebuah perpecahan di dalam masyarakat guna mengurangi aliansi yang dapat melawan kekuasaan yang berdaulat. Mempromosikan, atau membantu mereka yang ingin melakukan kerjasama dengan kekuasaan yang berdaulat. Mendorong permusuhan, dan rasa ketidakpercayaan antar kelompok atau masyarakat. Mendorong sikap konsumerisme yang bertujuan untuk melemahkan biaya politik maupun militer. Terdapat berbagai macam strategi yang dilakukan oleh bangsa-bangsa kolonial. Salah satu strategi para penjajah yang paling ampuh untuk menghadapi perlawanan dengan penguasa lokal, yaitu melalui politik adu domba. Langkah awal dari VOC yakni mampu untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan besar yang berada di wilayah nusantara dengan memanfaatkan perang antar saudara maupun adanya permusuhan antar kerajaan. Setelah rencana pertama mereka berhasil dengan menggunakan politik adu domba. Mereka juga sukses untuk membuat bangsa Indonesia berkonflik dan berebut kekuasaan di wilayah nusantara. Dengan membuat efektivitas devide et impera pun menjadi Efektif dan memperoleh perhatian secara khusus dari pemerintah kerajaan Bangsa kolonial karena berhasil membuat sebuah perpecahan yang terjadi di wilayah nusantara. Terdapat beberapa macam upaya-upaya yang dilakukan bangsa kolonial guna menaklukkan wilayah kekuasaan Nusantara. Apa saja itu? Berikut adalah beberapa upaya-upaya yang dilakukan bangsa kolonial ketika menerapkan politik devide et impera 1. Menjadi Teman dan Menciptakan musuh Pada upaya-upaya ini, Bangsa kolonial, berusaha untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai teman. Setelah itu, mereka menciptakan seorang musuh secara bersama. Hal itu karena manakala bangsa kolonial telah berteman, maka segala proses negosiasi dan diplomasi tersebut akan berjalan secara mudah, dan lancar. Dengan semua halnya menjadi mudah maka akan membuat negara tersebut menghancurkan negara lainnya. Hingga akhirnya membuat pihak lain dijadikan sebagai saingan bisnis VOC. Itulah yang dinamakan menciptakan musuh. 2. Manajemen isu Pada upaya yang kedua ini yaitu dengan manajemen isu, pada biasanya pola yang dilakukan bangsa kolonial yaitu dengan menebar selentingan kabar maupun desas-desus baik dilakukan di lingkungan politik atau sosial. Bentuk lain dari manajemen isu yaitu propaganda. 3. Bermain di dua sisi Upaya yang dilakukan berikutnya yaitu bermain di dua sisi. Bangsa kolonial pada umumnya akan berpihak oleh dua kubu yang saling bertentangan seolah berada posisi netral. 4. Merekrut pemimpin lokal Pada umumnya kolonial akan merekrut seorang pemimpin lokal menjadi bagian dari rantai manajemen bawah. Trik itu dilakukan guna memberikan pengakuan yang mengatasnamakan bangsa kolonial terhadap entitas politik di suatu daerah. Hal itu serupa dengan terjadinya sebuah Perang Diponegoro dan Kesultanan Melayu. 5. Mengatur terjadinya perang saudara Langkah itu dilakukan dengan memakai pribumi sebagai kekuatan militer guna melawan bangsanya sendiri. Pola tersebut tampak pada sejarah di Sumatera Barat pada tahun 1821-1837, yang mana ketika itu bangsa kolonial berhasil untuk memprovokasi Kaum Adat guna melakukan sebuah peperangan melawan Kaum Padri. Demikianlah beberapa penjelasan mengenai Politik adu domba di indonesia. Terdiri dari pengertian politik adu domba, asal usul politik adu domba, dan juga upaya-upaya yang dilakukan dalam politik adu domba. Semoga pembahasan diatas dapat menambah wawasan kamu mengenai politik adu domba. ePerpus adalah layanan perpustakaan digital masa kini yang mengusung konsep B2B. Kami hadir untuk memudahkan dalam mengelola perpustakaan digital Anda. Klien B2B Perpustakaan digital kami meliputi sekolah, universitas, korporat, sampai tempat ibadah." Custom log Akses ke ribuan buku dari penerbit berkualitas Kemudahan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan Anda Tersedia dalam platform Android dan IOS Tersedia fitur admin dashboard untuk melihat laporan analisis Laporan statistik lengkap Aplikasi aman, praktis, dan efisien
Secaraprinsip, praktik politik adu domba adalah memecah belah dengan saling membenturkan (mengadu domba) kelompok besar yang dianggap memiliki pengaruh dan kekuatan. Tujuannya adalah agar kekuatan tersebut terpecah-belah menjadi kelompok-kelompok kecil yang tak berdaya. Dengan demikian kelompok-kelompok kecil tersebut dengan mudah dilumpuhkanPolitik Adu Domba/Politik Pecah Belah atau devide et impera adalah kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Dalam konteks lain, politik pecah belah juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih ini dilakukan dengan cara menciptakan perpecahan dalam masyarakat untuk mencegah aliansi yang bisa menentang kekuasaan berdaulat, membantu mereka yang bersedia untuk bekerja sama dengan kekuasaan yang berdaulat, mendorong ketidakpercayaan dan permusuhan antar masyarakat, serta mendorong konsumerisme yang berkemampuan untuk melemahkan biaya politik dan devide et impera merupakan strategi perang yang diterapkan oleh bangsa-bangsa kolonialis mulai pada abad ke-15. Terkhusus di Nusantara, Politik Adu Domba banyak dilakukan oleh Belanda atau VOC untuk memecah belah antara kerajaan yang bertetangga, memecah belah seorang raja dengan putra-putranya, memecah belah kerajaan yang berdaulat menjadi beberapa kerajaan, memecah belah kelompok atau golongan, serta memecah belah antara orang yang bersaing memperebutkan politik adu dombaBerikut ini lima strategi Politik Adu Domba Belanda yang berhasil memecah belah kerajaan, penguasa, serta masyarakat di Kesultanan Gowa dan Kerajaan Bone Dalam kurun waktu yang cukup lama, Kesultanan Makassar atau Gowa Gowa-Tallo telah terlibat persaingan dengan Kerajaan Bone, persaingan tersebut sudah berlangsung semenjak awal abad ke-17. Persaingan antara kedua kerajaan tersebut terus berlangsung hingga akhirnya Kerajaan Bone takluk pada tahun 1610 dan beradah di bawah hegemoni Kesultanan setengah abad kemudian, muncul salah seorang pangeran dari Kerajaan Bone yang Bernama Arung Palakka bertekat untuk membebaskan Kerajaan Bone dari hegemoni Kesultanan Gowa. Usahanya untuk membebaskan Kerajaan Bone dimulai dengan membebaskan seluruh orang Bone yang ditahan dan dipekerja paksakan di Gowa, tindakannya tersebut membuat Raja Gowa yang saat itu dijabat oleh Sultan Hasanuddin marah dan mengejar Arung itu Arung Palakka melarikan diri ke Jawa. Di Batavia, Arung Palakka meminta bantuan Belanda VOC untuk membebaskan kerajaan Bone dari kekuasaan Gowa. VOC sendiri memiliki keinginan untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Timur Nusantara, namun terhalang oleh Kesultanan Gowa sebagai pesaingnya. Tentunya VOC tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk bisa menaklukkan Kesultanan Gowa, apa lagi telah mendapat bantuan dari kerajaan kemudian mengirim armada perang di bawah pimpinan Cornelis Janzoon Speelman bersama dengan Arung Palakka berangkat ke Makassar pada tanggal 24 November 1666, dan tiba di perairan Makassar pada tanggal 19 Desember pagi hari, tanggal 21 Desember 1666, dimulailah Perang Makassar, VOC mulai memuntahkan meriam dari kapal yang diarahkan ke benteng pertahanan Gowa, sementara Arung Palakka dan pasukan Bone menyerang dari arah darat. Sedangkan pasukan Makassar di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin melakukan perlawanan dengan gigih. Selama setahun peperangan, dalam keadaan terdesak, Sultan Hasanuddin kemudian dipaksa oleh VOC untuk menandatangai Perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667 sebagai tanda takluk kepada VOC. Stelah kekalahan Kesultanan Gowa, Hegemoni kekuasaan di Sulawesi berpindah ke Kerajaan Bone, sementara VOC dengan bebas memonopoli perdagangan di Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji di Kesultanan Banten Sultan Ageng Tirtayasa berkuasa di Kesultanan Banten pada periode 1651-1683. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya. Namun disaat yang sama, pengaruh Belanda VOC sudah semakin kuat di Nusantara, terutama setelah berhasil mengalahkan Kesultanan Gowa di itu, VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Tentu saja Sultan Ageng Tirtayasa menolak perjanjian itu. Saat itu, Sultan Ageng Tirtayasa ingin mewujudkan Banten sebagai kerajaan Islam terbesar dan menjadikan Banten sebagai pelabuhan terbuka. Ia kemudian banyak memimpin perlawanan-perlawanan terhadap di akhir masa pemerntahan Sultan Ageng Tirtayasa. Terjadi sengketa antara kedua putranya, Sultan Haji dan Pangeran Purbaya untuk menjadi penerus raja menggantikan Sultan Ageng Tirtayasa. Putranya yang bernama Sultan Haji begitu berambisi untuk segera menjadi Raja, namun tahta itu tidak kunjung diberikan oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Haji kemudian meminta bantuan kepada VOC agar dirinya bisa segera dinobatkan menjadi raja, sebagi balasannya, VOC diberi kebebasan untuk memonopoli perdagangan di Banten. VOC yang menganggap Sultan Ageng Tirtayasa sebagai penghalang dengan senang hati menerima tawaran dari Sultan mengetahui perilaku Sultan Haji, Sultan Ageng Tirtayasa kemudian mengepung Sultan Haji di Sorosowan Banten, VOC kemudian membantu Sultan Haji dengan mengirim pasukan yang dipimpin oleh Kapten Tack dan Saint-Martin. Sulatan Ageng Tirtayasa mundur dan terus melakuan perlawanan, sementara Sultan Haji dinobatkan menjadi Raja di Kesultanan Banten di bawah pengaruh tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa tertangkap dan dipenjarakan di Batavia. Ia meninggal dunia dalam penjara dan dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-raja Banten, di sebelah utara Masjid Agung Banten, Banten Membagi Kesultanan Mataram Pada masa pemerintahan Mas Rangsang atau yang lebih dikenal dengan gelar Sultan Agung, Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaan dan menjadi saingan utama VOC pada penguasaan perdagangan. Akibat terjadi gesekan dalam penguasaan perdagangan antara Mataram dengan VOC, Mataram lalu berkoalisi dengan Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon, serta terlibat dalam beberapa peperangan antara Mataram melawan VOC. Setelah Sultan Agung wafat, ia dimakamkan di Imogiri kemudian digantikan oleh putranya yang bergelar Amangkurat Amangkurat I.Pada masa pemerintahan Amangkurat I, Kesultanan Mataram mengalami kekacauan dan kurang stabil karena banyak ketidakpuasan serta pemberontakan. Pada masa ini, terjadi pemberontakan besar yang dipimpin oleh Trunajaya. Untuk memadamkan pemberontakan ini, Amangkurat I terpaksa menjalin persekutuan dengan VOC yang awalnya merupakan pesaingnya. Dengan terjalinnya persekutuan ini, VOC bisa dengan bebas mencampuri urusan pemerintahan di Kesultanan I kemudian wafat pada tahun 1677 di Tegalarum. Penggantinya, Amangkurat II sangat patuh pada VOC sehingga kalangan istana banyak yang tidak puas dan pemberontakan terus terjadi. Pengganti Amangkurat II ialah Amangkurat III, namun VOC tidak menyukai Amangkurat III karena menentang VOC, sehingga VOC mengangkat Pakubuwana I sebagai raja. Akibatnya Mataram memiliki dua raja dan ini menyebabkan perpecahan internal. Amangkurat III memberontak dan menjadi king in exile hingga tertangkap di Batavia ialalu dibuang ke Ceylon. Amangkurat III kemudian digantikan oleh Amangkurat IV, sementara Pakubuwana I digantikan oleh Pakubuwana mengakhiri kekacauan politik yang terjadi di Kiesultanan Mataram, maka pada masa pemerintahan Pakubuwana III diadakanlah Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Isi perjanjian itu adalah membagi wilayah Kesultanan Mataram menjadi dua, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta selanjutnya berubah menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Kesultanan Ngayogyakarta dipimpin oleh Hamangkubuwana I yang merupakan putra Amangkurat IV, sementara Kasunanan Surakarta dipimpin oleh Pakubuwana III. Berakhirlah era Kesultanan Mataram sebagai satu kesatuan politik dan Kaum Ulama dan Kaum Adat pada Perang Padri di Minangkabau Berawal dari beberapa ulama yang baru saja pulang dari Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji, kembali dengan membawa pemahaman Wahabi atau reformis agama Islam yang ingin memurnikan ajaran Islam. Dengan munculnya sekelompok ulama yang dijuluki sebagai Kaum Padri itu tentu bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang marak dilakukan oleh kalangan masyarakat yang dijuluki Kaum Adat di kawasan Kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya. Kebiasaan yang dimaksud seperti perjudian, penyabungan ayam, penggunaan madat, minuman keras, tembakau, sirih, dan juga aspek hukum adat matriarkat mengenai warisan, serta longgarnya pelaksanaan kewajiban ritual formal agama adanya kesepakatan dari Kaum Adat yang padahal telah memeluk Islam untuk meninggalkan kebiasaan tersebut memicu kemarahan Kaum Padri, sehingga pecahlah peperangan pada tahun tahun 1833, perang ini dapat dikatakan sebagai perang saudara. Dalam peperangan ini, Kaum Padri dipimpin oleh Harimau Nan Salapan sedangkan Kaum Adat dipimpinan oleh Yang Dipertuan Pagaruyung waktu itu Sultan Arifin Muningsyah. Kaum Adat yang mulai terdesak, meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1821. Belanda yang melihat keadaan masyarakat Minangkabau yang mulai terpecah menjadikan ini sebagai kesempatan untuk menguasai wilayah Sumatra Barat. Namun keterlibatan Belanda ini justru memperumit Padri termasuk peperangan dengan rentang waktu yang cukup panjang dan berlangsung sekitar 16 tahun. Perang Padri berakhir setelah beberapa pemimpin kaum Ulama berhasil ditangkap oleh Belanda, salah satunya yaitu Tuanku Imam Bonjol yang tertangkap pada tanggal 28 Oktober 1837. Denagn demikian, Perang Padri berakhir dan Belanda dapat menguasai wilayah Sumatra Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Tamjidilla di Kesultanan Banjar Bermula ketika putra mahkota Sultan Adam Alwasikh yang bernama Abdul Rakhman meninggal pada tahun 1852, sehingga terjadi konflik di dalam Kesultanan Banjar, di mana Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Tamjidillah berebut untuk mendudki tahta Kesultanan Banjar. Pangeran Hidayatullah didukung oleh kalangan istana, sementara Pangeran Tamjidillah mendapat dukungan dari tahun 1857, Sultan Adam Alwasikh akhirnya wafat, dengan segera Belanda melantik Pangeran Tamjidillah menjadi sebagai Sultan Banjar, sementara Pangeran Hidayatullah diangkat sebagai Banjar ternyata tidak menyukai adanya turut campur tangan Belanda dalam urusan pemerintahan di Kerajaan Banjar sehingga timbul berbagai gerakan untuk menentang pemerintahan Tamjidillah. Salah satu gerakan itu dipelopori oleh seorang tokoh yang bernama Panembahan Aling. Pangeran Antasari yang juga merupakan sepupu dari Pangeran Hidayatullah ikut bergabung sehinggah pecah lah Perang Banjar pada tanggal 28 april keadaan yang semakin kacau dan tidak bisa dikendalikan, Sultan Tamjidillah mengundurkan diri dan menyerahkan kerajaan banjar kepada Belanda pada tanggal 25 juni 1859. Perang Banjar terus berlangsung antara Belanda dengan masyarakat Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Perang ini kemudian berakhir setelah wafatnya Pangeran Antasari pada tanggal 11 Oktober 1862 karena penyakit paru-paru dan cacar. Dengan demikian, pengaruh Belanda semakin kuat di wilayah Kesultanan Banjar di Kalimantan. POLITIKADU DOMBA NUSANTARA @hepiandibastoni Politik adu domba juga pernah dilakukan di Nusantara. Ratusan tahun sebagian wilayah NKRI berhasil dijajah Belanda dengan politik adu domba. Devide et Mahasiswa/Alumni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta07 Januari 2022 0648Hallo Wena A, Kakak bantu jawab ya. Kebijakan atau politik yang dilakukan Belanda saat di Indonesia antara lain Politk Adu Domba Devide et Impera, Sistem Tanam Paksa, dan Politik Etis. Untuk lebih jelasnya, yuk pahami pembahsan dibawah ini. Belanda merupakan salah satu negara yang pernah menjajah Indonesia. Belanda datang dengan melakukan monopoli perdagangan serta menguasai wilayah-wilayah di Nusantara. Saat Belanda di Indonesia, hal pertama yang dilakukan Belanda adalah melakuakan Politik Adu Domba atau Devide et Impera, yaitu melakukan Adu Domba pada kerajaan yang berdiri di Nusantara sehingga mereka mengalami perpecahan dan Belanda dengan mudah menguasai wilayah tersebut. Saat Belanda di Indonesia, Belanda juga menerapkan sistem tanam paksa atau Cultuurstelstel yaitu tanam paksa kepada masyarakat pribumi untuk menghasilkan tumbuhan komoditas internasional dan kerja paksa, kebijakan ini membuat masyarakat menderita dan menimbulkan kelapran dan kemiskinan. Selanjutnya Politim Etis atau Politik Balas Budi yang diterapkan Belanda demi membalas budi atas kekejaman Sistem Tanam Paksa dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui irigasi, imigrasi, dan edukasi. Semoga membantu ya. Tujuanadu domba VOC. Selama abad ke-17 dan 18, perdagangan di Batavia dan beberapa wilayah di Nusantara dikuasai secara langsung oleh VOC. Namun, di luar daerah-daerah tersebut, kerajaan-kerajaan Indonesia tetap hidup sebagai kerajaan berdaulat dan memegang kendali atas pangkalan-pangkalan dan rute-rute perdagangan. 403 ERROR Request blocked. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner. If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation. Generated by cloudfront CloudFront Request ID neFm6riw48O0-S1sQC2o5xLO8pvTIgXtJ-4IddH_iwB-djjFdefrdg== Terpelajar 69 jawaban. 17.4 rb orang terbantu. Belanda pernah melakukan politik adu domba antara → Raja Gowa Sultan Hasanuddin dengan Raja Bone (Aru Palaka) semoga membantu :)) 1jaiz4 dan 4 orang menganggap jawaban ini membantu. heart outlined. Terima kasih 2. star.
Ilustrasi. – Politik adu domba telah terkenal di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Bangsa penjajah saat itu menamakannya sebagai devide et impera. Ini adalah sebuah strategi yang digunakan oleh pemerintah penjajahan Belanda untuk kepentingan politik, militer dan ekonomi. Politik adu domba digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh penjajahan Belanda di Indonesia. Secara prinsip, praktik politik adu domba adalah memecah belah dengan saling membenturkan mengadu domba kelompok besar yang dianggap memiliki pengaruh dan kekuatan. Tujuannya adalah agar kekuatan tersebut terpecah-belah menjadi kelompok-kelompok kecil yang tak berdaya. Dengan demikian kelompok-kelompok kecil tersebut dengan mudah dilumpuhkan dan dikuasai. Unsur-unsur yang digunakan dalam praktik politik jenis ini adalah; 1. menciptakan atau mendorong perpecahan dalam masyarakat untuk mencegah terbentuknya sebuah aliansi yang memiliki kekuatan besar dan berpengaruh, 2. memunculkan banyak tokoh baru tokoh boneka? yang saling bersaing dan saling melemahkan, 3. mendorong ketidakpercayaan dan permusuhan antar masyarakat, 4. mendorong konsumerisme yang pada akhirnya memicu timbulnya KKN korupsi, kolusi dan nepotisme. Di negara asalnya Belanda, politik devide et impera sudah lama tak digunakan lagi. Belanda saat ini saat menjunjung tinggi hak asasi manusia HAM. Namun justru di Indonesia politik itu nampaknya masih membekas dalam dan masih saja digunakan. Apalagi setelah era reformasi yang oleh banyak pihak dinilai salah kaprah. Legislatif seperti berlawanan dengan eksekutif, partai A saling melemahkan partai B, begitu sebaliknya dan seterusnya. Padahal justru seharusnya saling bekerja sama dan saling memperkuat dan melengkapi. Siapa saja bisa dijadikan domba aduan, dari warga masyarakat biasa sampai warga kelas atas bisa jadi objek sasaran. Sesama pedagang bisa dipicu perpecahan, gara-gara masalah kecil bisa berkembang menjadi konflik yang besar. Perbedaan agama, suku dan sebagainya bisa memunculkan percikan api konflik yang bila diberi bensin segera berkobar menjadi konflik besar. Kita sudah banyak melihat buktinya terjadi sehari-hari. Media massa seperti bertepuk tangan dan seolah-olah ikut memberi semangat melihat kejadian ini. Inikah yang dimaksud dengan reformasi dan demokrasi? Dalam politik adu domba, konflik sengaja diciptakan. Perpecahan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terwujudnya aliansi yang bisa menentang penjajah imperialisme, entah itu kekuasaan di pemerintahan, di partai, kelompok di masyarakat, dan sebagainya. Pihak-pihak atau orang-orang yang bersedia bekerja sama dengan kekuasaan, dibantu atau dipromosikan, mereka yang tidak bersedia bekerja sama, segera disingkirkan. Ketidakpercayaan terhadap pimpinan atau suatu kelompok sengaja diciptakan agar pemimpin atau kelompok tersebut tidak tumbuh besar dan solid. Adakalanya tidak hanya ketidakpercayaan, bahkan permusuhan pun sengaja disemai. Teknik yang digunakan adalah agitasi, propaganda, desas-desus, bahkan fitnah. Praktik seperti itu tumbuh subur saat ini. Di zaman penjajahan Belanda, mereka menggandeng beberapa pribumi untuk menjadi karyawan mereka, diberi kehidupan yang layak, tapi sadar atau tidak, mereka dikondisikan untuk mengkhianati bangsanya sendiri. Raja di satu kerajaan diadu domba dengan raja lain yang pada akhirnya menimbulkan peperangan dan perpecahan. Alhasil saat itu tidak muncul sebuah kerajaan yang besar dan kuat. Di tengah masyarakat kita dewasa ini, di tengah era informasi yang sangat liberal, praktik adu domba itu menjadi tontonan sehari-hari. Kita secara vulgar disuguhi berita-berita tentang perseteruan antar kelompok untuk memperebutkan kekuasaan, saling tuding, saling caci-maki, saling sikut dengan intrik-intrik politik yang sangat kasar dan kejam. Penggiringan isu, disadari atau tidak, dilakukan sedemikian rupa untuk saling menghancurkan. Di era merdeka dan modern seperti saat ini, tentu kita tidak ingin dijadikan domba aduan oleh siapapun dan pihak manapun. Imperialisme maupun neo imperialisme, tidak boleh lagi menjadi raja di negeri yang kita cintai ini, apalagi di Sumatera Barat negeri asal penggagas berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Password untuk mengatasi masalah ini sama dengan yang kita gunakan saat mengusir penjajah Belanda dulu, yaitu persatuan dan kesatuan. Mari bersatu menghimpun kekuatan bersama, jangan mau dinina-bobokkan dan lalu diadu domba. Indonesia adalah negara besar dan memiliki potensi yang besar. Dengan kesatuan dan persatuan, insya Allah kita capai kejayaan bersama dalam waktu singkat. Aamiin. Redaktur Lurita Putri Permatasari Beri NilaiLoading... Gubernur Sumatera Barat Sumbar.SobatSMP pasti pernah mendengar istilah devide et impera atau yang lebih dikenal dengan politik pecah-belah (politik adu domba). Belanda melakukan politik adu domba dan memecah-belah persatuan supaya kerajaan-kerajaan tersebut berperang. Pada saat terjadi perang antarkerajaan, Belanda membantu salah satu kerajaan tersebut.
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Hubungan Sunda dan Jawa sebelumnya berlangsung dengan harmonis, bukti keharmonisan hubungan tersebut ialah dengan adanya naskah-naskah kuno diantaranya 1. Kitab Calon Arang, menceritakan hubungan niaga beberapa daerah di Nusantara salah satunya hubungan niaga antara kerajaan Sunda dengan Jawa timur kerajaan Daha atau kerajaan Kediri yang berlangsung dengan baik. 2. Kitab Tanti Panggelaran, kitab yang ditulis dengan bahasa Jawa tengahan yaitu bahasa Jawa yang mengalami transisi dari bahasa Jawa kuno ke bahasa Jawa modern. Kitab ini menceritakan kondisi pulau Jawa dari zaman purba, salah satu bahasan dalam kitab ini mengenai wilayah kerajaan yang berkembang di Jawa barat, gunung-gunung yang di anggap suci di Jawa barat, juga membicarakan budaya Jawa kuno dan Sunda Sejarah Mengenai Perang BubatLatar belakang dari perang Bubat ini menurut kidung Sunda merupakan konflik antara kepentingan Hayam Wuruk yang merupakan salah satu raja di kerajaan Majapahit dengan Gajah Mada yang merupakan Patih atau penasihat di kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk yang tak kunjung menikah pada saat itu mengadakan sayembara dengan mengirimkan utusan ke berbagai kerajaan ke segala penjuru Nusantara. Para utusan tersebut membawa lukisan-lukisan putri raja dari kerajaan yang di datanginya namun tidak ada yang mampu menarik perhatian Hayam Wuruk. Tak lama kemudian Hayam Wuruk mendapat kabar bahwa putri di kerajaan Sunda memiliki paras yang cantik maka Hayam Wuruk mengirim seorang juru lukis ke kerajaan Sunda. Setelah melihat lukisan tersebut Hayam Wuruk tertarik dan ingin menikah dengan putri kerajaan Sunda yang bernama Dyah Pitaloka Raja kerajaan Sunda sangat senang dan setuju dengan pernikahan yang akan berlangsung. Maka datanglah rombongan kerajaan Sunda dengan jumlah sekitar 2000 kapal termasuk kapal-kapal kondisi di Majapahit sedang sibuk mempersiapkan berbagai persiapan untuk menyambut kedatangan calon permaisuri Hayam Wuruk dan rombongannya. 10 hari kemudian sampailah rombongan dari kerajaan Sunda di desa Bubat. Hayam Wuruk beserta kedua pamannya yang merestui hubungan tersebut yaitu raja Kahuripan dan raja Daha bersiap untuk menyambut kedatangan mereka namun hal tersebut di cegah oleh Gajahmada dengan alasan "tidak seyogyanya seorang Maharaja Majapahit menyongsong seorang raja yang berstatus sebagai raja Vasal seperti raja Sunda, ditakutkan ada seorang musuh yang sedang menyamar" karena ucapan Gajahmada tersebut Hayam Wuruk beserta kedua pamannya Menurut dan menunggu di Sunda yang menunggu terlalu lama mengirim utusan ke rumah Patih gajah Mada dan mengancam bahwa rombongan mereka akan bertolak pulang dan mengira bahwa Hayam Wuruk ingkar janji. Namun yang terjadi di sana ternyata pertengkaran karna gajah Mada ingin orang-orang Sunda bersikap selayaknya vasal-vasal Majapahit yang menurut di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Hal tersebut di tolak oleh raja kerajaan Sunda yang lebih memilih gugur sebagai seorang ksatria demi membela kehormatan diri dan kerajaan dari pada hidup tetapi dihina oleh orang Majapahit. Maka perang pun tak peperangan tersebut Raja Sunda dan pasukannya tewas terbunuh, adapun istri dan anaknya yaitu Dyah Pitaloka memilih untuk bunuh diri. Hayam Wuruk terpukul atas kejadian tersebut dan meratapinya. Setelah itu Hayam Wuruk menyelenggarakan upacara untuk menyembah yang kan dan mendoakan para prosesi mendoakan arwah selesai, maka kedua pamannya beserta Hayam Wuruk menyalahkan gajah Mada atas terjadinya pristiwa ini. Hayam Wuruk berniat menghukum mati Gajahmada. Maka datanglah kedua paman Hayam Wuruk ke rumah Gajahmada. Namun gajah Mada dengan menggunakan segala perlengkapan nya melakukan yoga samadi dan setelah itu ia moksa menuju Wuruk yang merasa bersalah kepada kerajaan Sunda meminta maaf dan manifestasi permintaan maaf tersebut berupa naskah kidung Sunda. Sejarah kelam diatas menjadi latar belakang kebencian antara Sunda dan Jawa. 1 2 Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Belandamenggunakan sistem devide et impera sejak awal memasuki Nusantara. Politik adu domba pada abad - 17 sangat digemari VOC untuk menguasai suatu daerah, dengan cara inilah Belanda yang bahkan jumlahnya jauh lebih sedikit dari pribumi bisa menguasai wilayah nusantara. Secara antropologi, negara Indonesia adalah negara heterogen dengan Belanda pernah melakukan politik adu domba di nusantara, yaitu antara.... a. indonesia dan portugis b. kaum padri dan kaum adat c. rakyat jelata dan bangsawan d. kaum priyayi dan kaum abangan jawaban dan portugisPenjelasanBelanda pernah melakukan politik adu domba antara → Raja Gowa Sultan Hasanuddin dengan Raja Bone Aru Palaka.maaf kalau salah ya kakkalau benar pliss jadikan jawaban tercerdas,dan FOLLOW SAYA MAKASIH BANYAK SEBELUMNYA Jawaban dan portugisPenjelasankarna sewaktu Belanda datang ke nusantara portugis tersingkir dari Nusantara karna belanda merebut wilayah jajahan kalo salah Semoga membantu ^-^ .