4. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Pasal 132 ayat (1) menyatakan sebagai berikut: “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Permohonan BANDING ini terutama diajukan terhadap dakwaan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol.I bukan tanaman. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dikemukakan oleh hakim pengadilan negeri bandung dalam putusannya tentang dakwaan tersebut adalah sebagai berikut : Hal-Hal yang memberatkan : - dikatan merupakan subjek tindak pidana4 Berbicara mengenai pemeriksaan tindak pidana korupsi maka kita mengacu pada hukum acara pidana Indonesia. Hukum acara pidana Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. KUHAP sebagai ketentuan umum hukum acara pidana.
b) Biaya banding yang ditetapkan oleh ketua pengadilan tinggi ditambah biaya pengiriman ke rekening pengadilan tinggi. c) Ongkos pengiriman berkas. d) Biaya pemberitahuan (BP): (I) BP akta banding. (2) BP memori banding. (3) BP kontra memori banding. (4) BP untuk memeriksa berkas bagi pembanding. (5) BP untuk memeriksa berkas bagi terbanding.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika Putus : 06-12-2017 — Upload : 28-05-2019 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 205 PK/Pid.Sus/2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 PK/Pid.Sus/2019. Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Makassar menyatakan para Terdakwa terbukti melakukan tidak pidana korupsi secara bersama-sama. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 53/7/Pid.B Direktori Putusan. Sengketa Kewenangan Mengadili. Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113 PK/Pdt/2022. Tanggal 7 Maret 2022 — PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI Lawan TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI Berkekuatan Hukum Tetap. Narkotika dan Psikotropika. 01-09-2022 —. Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 764 PK/Pid.Sus/2022. Selain itu, beberapa pasal dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika juga mengatur pidana mati. Pasal 118 dan Pasal 121 ayat 2 menyebutkan bahwa ancaman hukuman maksimal bagi pelanggar adalah pidana mati. Baca juga: Kriminolog Sebut Herry Wirawan Bisa Tolak Vonis Hukuman Mati PT Bandung. Hukuman mati juga berlaku bagi pelaku tindak pidana
nielukukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tclah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnyalebih dari 5 gram yaitu 3200 gram bruto.
.
  • dq7tpo366l.pages.dev/177
  • dq7tpo366l.pages.dev/289
  • dq7tpo366l.pages.dev/453
  • dq7tpo366l.pages.dev/299
  • dq7tpo366l.pages.dev/267
  • dq7tpo366l.pages.dev/346
  • dq7tpo366l.pages.dev/244
  • dq7tpo366l.pages.dev/480

    • contoh kontra memori banding pidana narkotika